NKRI Bersyariah : Dilematika Antara Memperkuat Kebhinekaan atau Menghidupkan Kembali Hukum Antar Golongan

NKRI Bersyariah : Dilematika Antara Memperkuat Kebhinekaan atau Menghidupkan Kembali Hukum Antar Golongan

Oleh : Fazal Akmal Musyarri, S.H.

Beberapa waktu lalu pasca pecahnya momentum Aksi Bela Islam yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2016 atau yang lebih dikenal sebagai Gerakan 212, digelar Reuni Persaudaraan Alumni 212 dimana salah satu pentolan yang dianggap sebagai Imam Besar, yaitu Habib Rizieq Shihab, berpidato melalui jaringan seluler meskipun tidak hadir secara fisik karena sedang berada di Arab Saudi. Pada momentum gelaran Reuni 212 inilah, gagasan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersyariah atau NKRI Bersyariah mulai dilontarkan dan dipopulerkan. Gagasan yang pada intinya menyerukan untuk menegakkan syariat islam di Indonesia ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya muncul. Gagasan ini pernah diinisiasi oleh suatu gerakan milisi islam yang dikenal dengan sebutan Darul Islam/Negara Islam Indonesia yang diimami oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, sebagai suatu gerakan pemberontakan yang telah ditumpas.

Kembali lagi dengan pembahasan mengenai NKRI Bersyariah yang dikemukakan oleh Habib Rizieq Shihab. Dalam pidatonya, Habib Rizieq Shihab menyatakan bahwasannya NKRI Bersyariah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun justru terlihat menekankan kepada mengembalikan marwah Pancasila kepada Piagam Jakarta, dimana pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya” sehingga dikatakan NKRI Bersyariah sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi NKRI yang beragama, NKRI yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan NKRI yang tunduk dan patuh kepada hukum Allah S.W.T. Apakah konsep NKRI Bersyariah adalah konsep yang ideal untuk diterapkan di Indonesia?

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu makna “Syariah” sebagai kata dasar dari “Bersyariah”. Syariah apabila ditransliterasikan dalam Bahasa Indonesia berarti syariat. Dalam KBBI, syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah S.W.T., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.

Sedangkan menurut Dr.Hamid ar-Rifai’e, Syariat Islam (شركاء لا أوصياء) adalah suatu tatanan kehidupan yang mana di dalamnya didasari oleh berbuat kebaikan pada manusia dan menegakkan keadilan. Syariat islam secara sederhana berarti menjalani kehidupan dan mengedepankan kemaslahatan hamba. Adapun indikator kemaslahatan seorang hamba antara lain meliputi terjaminnya (kesehatan) akal, agama, hidup, kesehatan, dan akhlaqnya serta kehidupan sosial kemasyarakatnya. Pengertian tersebut sesuai dengan konsep Maqashid Syari’ah.

Syariah secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan, thoriqot, atau manhaj. Sedangkan secara istilah, Syariah berarti agama, berupa apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya meliputi halal dan haram, perintah dan larangan, tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada jalan yang terang. Hakikat Syariah dapat ditemukan pada Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi :

... لنخرجهم من الظلمات إلى النور

yang artinya “..mengkuti Rasullah dan taat kepadanya. Sehingga tidak taat padanya, sama saja tidak taat pada agama”. Syariah bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah atau Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Syariah islam memiliki karakteristik sebagai berikut :

1.   Merupakan syariat yang Rabbani (ketuhanan);

2.   Ma’shum (terjaga);

3.   Berbicara pada hati dan pikiran manusia;

4.   Bersifat universal;

5.   Syȃmilah, menyeluruh segala aspek kehidupan menusia (meliputi ibadah dan mu’amalah);

6.   Mabniyyah, terkonstruk atas dasar kemudahan dan perlindungan hajat orang banyak, menjamin kebahagiaannya, adapun kadar kepatuhan seseorang atas agama adalah bergantung pada kemampuan iman masing-masing.

Berdasarkan paparan diatas, terlihat meskipun Syariah memiliki sifat yang universal, namun tidak semua golongan diakomodir oleh Syariah sebagai suatu dasar hukum islam. Hal ini dikarenakan Syariah yang secara konsep bertitik tekan pada hukum yang berasal dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas, yang mana sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum dalam Hukum Islam. Lantas, bagaimana dengan pengaturan mengenai golongan non-muslim apabila NKRI Bersyariah benar-benar diimplementasikan di Indonesia?

Bukankah revisi terhadap Piagam Jakarta tidak lepas dari kepentingan golongan non-muslim pada saat itu? Didasarkan pada perjuangan bersama rakyat Indonesia dalam mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, sila pertama Piagam Jakarta diganti menjadi lebih umum seperti yang terlihat pada sila pertama Pancasila saat ini. Pergantian nomenklatur itupun didukung oleh sebagian besar Founding Fathers meskipun ada beberapa tokoh juga yang menyatakan kontradiksinya terhadap keputusan tersebut.

Karena sifat pengaturannya yang tidak mencakup aspek kehidupan golongan non-muslim secara keseluruhan, maka untuk menegakkan Syariah di Indonesia memerlukan alternatif lain, yaitu dapat dengan memberlakukan pengaturan yang berbeda untuk golongan non-muslim. Sehingga muncul pengaturan untuk dua golongan yaitu golongan muslim dan golongan non-muslim. Munculnya penggolongan tersebut adalah konsekuensi logis, karena tidak mungkin Syariah dapat mengatur keseluruhan aspek kehidupan golongan non-muslim di suatu wilayah. Lalu muncul istilah Hukum Antar Golongan (intergentiel), seperti yang pernah berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Hukum Antar Golongan adalah hukum yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai golongan warga negara yang hukumnya berbeda-beda. Dulu, Belanda melalui Algemene Bepalingen (AB) dan Regelling Reglement (RR), mengklasifikasikan penduduk menjadi tiga golongan, meliputi Eropa, Pribumi dan Timur Asing. Secara akademis, Hukum Antar Golongan pernah dipelajari oleh akademisi hukum di Indonesia di masa peralihan pasca penjajahan karena waktu itu belum ada undang-undang yang mencabut keberlakuan AB dan RR. Setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan, tidak ada lagi penggolongan penduduk di Indonesia, hanya ada pembagian antara WNI dan WNA. Lalu terjadilah unifikasi hukum di Indonesia.

Apabila NKRI Bersyariah diberlakukan, maka Indonesia harus siap menghidupkan kembali Hukum Antar Golongan. Bila dulu penggolongan bermotif perbedaan kedudukan golongan, apabila di kemudian hari diberlakukan maka akan bergeser menjadi dominasi golongan (mayoritas dan minoritas). Selain secara praktik sulit diaplikasikan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, jangka panjangnya dapat mengancam integrasi bangsa karena terkesan “mayoritas memberi tempat pada minoritas”, bukan lagi “NKRI ini milik seluruh negeri”.

Secara praktikal, pemberlakuan NKRI Bersyariah dengan konsekuensi Hukum Antar Golongan yang hidup kembali perlu dikaji lagi karena berpotensi menggagalkan upaya pembinaan hukum di Indonesia. Adanya potensi konflik kepentingan antar golongan yang dapat membidas integrasi kebhinekaan, juga dapat direnungkan sebelum diberlakukannya NKRI Bersyariah. Lantas, siapkah Hukum Antar Golongan Indonesia kembali dihidupkan berikut segala konsekuensinya di masa depan?

*Fazal Akmal Musyarri, S.H. adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2018 dengan titel Cum Laude. Menyelam di bidang penulisan dan penelitian sejak Sekolah Menengah Atas, aktif di organisasi Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sebagai pengurus dan penulis aktif. Telah menulis puluhan karya tulis baik diikutserta dalam lomba maupun dipublikasikan.